📅 25 Oct 2026 | 👁️ 17 views
NGAMPANG MAS, KECAMATAN BORONG, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR – Pemerintah Desa Ngampang Mas melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Kamis, 22 Oktober 2026, dalam rangka membahas usulan dan prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Pemerintah Desa Ngampang Mas, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Camat Borong melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD), pendamping kecamatan, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Musrenbangdes menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, dan harapan pembangunan yang selama ini dirasakan di wilayah Desa Ngampang Mas. Berbagai usulan disampaikan, mulai dari pembangunan yang dapat diakomodasi melalui Dana Desa hingga kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun Pemerintah Pusat.
Jalan Warat–Pangleleng Kembali Menjadi Aspirasi Utama Masyarakat
Salah satu persoalan yang kembali mendapat perhatian serius dalam forum Musrenbangdes adalah kondisi jalan Warat–Pangleleng yang hingga kini masih memprihatinkan. Kerusakan jalan tersebut telah lama menjadi keluhan masyarakat karena merupakan jalur penting bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalur Warat–Pangleleng memiliki peran strategis karena menghubungkan lima desa di wilayah Kecamatan Borong sekaligus menjadi akses penghubung menuju Kecamatan Kota Komba Utara. Kondisi jalan yang rusak berat dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi.
Masyarakat mengungkapkan bahwa persoalan jalan tersebut bukan pertama kali disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan. Aspirasi serupa telah berulang kali diperjuangkan melalui Musrenbangdes, Musrenbang tingkat kecamatan, hingga berbagai kesempatan reses anggota legislatif.
Warga berharap agar usulan yang terus disampaikan dari tahun ke tahun tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang nyata.
“Setiap kali ada kesempatan, termasuk saat Musrenbang dan reses, kami selalu menyampaikan kondisi jalan Warat–Pangleleng. Kami berharap ada perhatian serius agar jalan ini bisa diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” demikian aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut.
Perluasan Jaringan Air Bersih dan Pembangunan Irigasi Juga Mendesak
Selain infrastruktur jalan, masyarakat turut mengusulkan perluasan jaringan pipa air minum bersih dan pembangunan irigasi untuk mendukung kebutuhan rumah tangga serta meningkatkan produktivitas pertanian.
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Sementara itu, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi diharapkan dapat membantu petani mengelola lahan pertanian secara lebih optimal, terutama ketika menghadapi keterbatasan pasokan air.
Masyarakat menilai bahwa pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan mendukung kesejahteraan warga Desa Ngampang Mas.
SMP Satap Perang Wunis Belum Memiliki WC Sekolah
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam Musrenbangdes adalah belum tersedianya fasilitas toilet atau WC di SMP Satap Perang Wunis. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena fasilitas sanitasi merupakan kebutuhan mendasar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan nyaman bagi para siswa.
Kepala SMP Satap Perang Wunis, Alfons Gabus, yang akrab disapa Pak Alfon, turut menyampaikan kondisi nyata yang dialami para siswa selama ini. Ia membenarkan bahwa kebutuhan pembangunan WC sekolah merupakan persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian.
Menurutnya, selama ini para siswa terpaksa menumpang menggunakan WC milik warga sekitar sekolah. Situasi tersebut terkadang membuat siswa merasa malu karena harus berulang kali meminta izin untuk menggunakan fasilitas milik masyarakat. Selain itu, keterbatasan ketersediaan air turut memperburuk kondisi sanitasi di lingkungan sekolah.
“Selama ini anak-anak kami kalau mau ke WC harus menumpang di WC warga sekitar. Terkadang mereka juga merasa malu karena terlalu sering meminta izin. Ketersediaan air juga kurang, bahkan sebagian besar anak-anak terpaksa pergi ke hutan untuk buang air,” ungkap Pak Alfons dalam forum Musrenbangdes.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan pembangunan WC di SMP Satap Perang Wunis bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga menyangkut kesehatan, kenyamanan, martabat, dan kelayakan lingkungan belajar bagi para siswa.
Masyarakat berharap pembangunan fasilitas sanitasi di sekolah tersebut dapat menjadi salah satu prioritas yang segera diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Kepala Desa: Aspirasi Masyarakat Terus Diperjuangkan di Berbagai Tingkatan
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, Kepala Desa Ngampang Mas, Philipus Adam Gandawaja, yang akrab disapa Pak Ansi, menegaskan bahwa Pemerintah Desa selama ini terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui berbagai forum perencanaan dan koordinasi pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa usulan mengenai perbaikan jalan Warat–Pangleleng, perluasan jaringan pipa air minum bersih, pembangunan WC di SMP Satap Perang Wunis, pembangunan irigasi, serta penanganan rumah tidak layak huni telah berulang kali disampaikan dalam Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kabupaten, pertemuan daring melalui Zoom, dan berbagai rapat lain yang diselenggarakan di tingkat kabupaten.
Menurut Pak Ansi, sejumlah kebutuhan pembangunan tersebut tidak dapat sepenuhnya ditangani melalui Dana Desa sehingga memerlukan dukungan dan intervensi pemerintah pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Kami selalu mengusulkan kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan Warat–Pangleleng, perluasan jaringan air minum bersih, pembangunan WC di SMP Satap Perang Wunis, irigasi, rumah tidak layak huni, dan berbagai kebutuhan lainnya. Usulan-usulan ini terus kami sampaikan dalam berbagai forum, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, termasuk melalui pertemuan daring dan rapat koordinasi lainnya,” jelas Pak Ansi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Ngampang Mas tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan yang belum dapat ditangani melalui anggaran desa memperoleh perhatian dari pemerintah dan instansi teknis yang berwenang.
Penurunan Pagu Dana Desa Menjadi Tantangan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa juga menjelaskan bahwa penurunan pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang cukup signifikan, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah desa untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan dan usulan masyarakat dalam satu tahun anggaran. Akibatnya, sejumlah program yang diharapkan masyarakat belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan anggaran dan harus disesuaikan dengan ketentuan penggunaan Dana Desa yang berlaku.
Meski demikian, Pemerintah Desa mengapresiasi pemahaman masyarakat terhadap kondisi tersebut. Pemerintah Desa berharap masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus memahami bahwa sebagian kebutuhan infrastruktur berskala besar membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah di luar desa.
Harapan agar Usulan Tidak Berhenti di Atas Kertas
Pelaksanaan Musrenbangdes Ngampang Mas Tahun Anggaran 2027 diharapkan menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa bersama BPD dan seluruh unsur masyarakat diharapkan terus mengawal usulan yang telah disepakati agar dapat diperjuangkan pada tahapan perencanaan berikutnya.
Bagi masyarakat Ngampang Mas, perbaikan jalan Warat–Pangleleng, perluasan akses air bersih, pembangunan irigasi, penyediaan WC di SMP Satap Perang Wunis, serta penanganan rumah tidak layak huni bukan sekadar daftar usulan pembangunan. Semua itu merupakan kebutuhan nyata yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Desa Ngampang Mas berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai kebutuhan tersebut sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing.
Musrenbangdes bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan memperjuangkan masa depan desa.
Baca Selengkapnya →
coba
Tim POSBANKUM Desa Ngampang Mas, Foto Bersama Pemdes Setelah selesai urus Perkara Sapi
Foto Kegiatan
Foto Kegiatan